Tue. Sep 27th, 2022

NagaBola.net

informasi Berita Bola 24 Jam

Desakan Dewan Segera Ganti Pj Walkot Makassar dengan Pilihan Rakyat

3 min read

Makassar –

DPRD Kota Makassar mendesak Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah segera melantik Wali Kota-Wakil Wali Kota Terpilih Ramdhan ‘Danny’ Pomanto-Fatmawati Rusdi tanpa menunggu pelantikan kepala daerah serentak yang dijadwalkan 17 Februari mendatang. Alasannya, Makassar sudah lama diisi pejabat wali kota yang ditunjuk gubernur dan bukan pilihan langsung warga Makassar.

“Makassar ini harusnya secara logika dan teori, harusnya lebih cepat dilakukan pelantikan tanpa menunggu pelantikan serentak tanggal 17 (Februari),” kata Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo usai sidang paripurna penetapan pasangan Danny-Fatmawati sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Makassar terpilih di Kantor DPRD, Jalan AP Pettarani, Makassar, Kamis (28/1/2021) lalu.

Salah satu alasan DPRD Makassar ingin Danny-Fatma segera dilantik karena masa jabatan wali kota definitif berakhir pada Mei 2019 lalu, yang berarti sudah sekitar 21 bulan lamanya Makassar dipimpin pejabat wali kota yang ditunjuk gubernur. Sementara kepala daerah yang akan dilantik serentak periode kepemimpinan di daerahnya memang dimulai di tanggal 17 Februari.

“Kenapa 17 Februari kabupaten lain pelantikan, karena periodesasinya di situ. Logikanya, Makassar bisa lebih cepat, karena periode (walkot Makassar definitif sebelumnya) sudah berakhir di 13 Mei 2019, sudah 21 bulan (lewat), itu yang kami minta,” ujarnya.

Rudi lalu mengingatkan, pejabat wali kota yang ditunjuk gubernur tidak bisa disamakan dengan wali kota definitif yang terpilih melalui proses pemilu. Menurutnya, pejabat wali kota hanya seorang pejabat yang dipilih karena adanya kekosongan kursi wali kota definitif.

“Apa artinya seorang Pj? Pejabat wali kota, itu kan ada karena ada kekosongan, tidak ada pemimpin yang dipilih rakyat. Nah sekarang karena ada wali kota yang dipilih langsung oleh rakyat, tentu kita berharap agar ini segera diproses supaya dilantik tanpa menunggu, sekali lagi tanpa menunggu pelantikan serentak tanggal 17 Februari,” tegasnya.

Setelah menerima penetapan Danny-Fatma dari KPU Makassar, DPRD pada Kamis (28/1) lalu menggelar sidang paripurna pengesahan dan pengangkatan Danny-Fatma sebagai walkot terpilih. Besoknya, pada Jumat (29/1) DPRD Makassar langsung menyerahkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Makassar Nomor 1/DPRD/I/2021 tentang Pengesahan, Pengangkatan Danny-Fatma ke Gubernur Sulsel.

Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo bersama rombongan saat menyerahkan SK pengesahan Danny-Fatma ke Pemprov Sulsel (dok. Istimewa).Foto: Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo bersama rombongan saat menyerahkan SK pengesahan Danny-Fatma ke Pemprov Sulsel (dok. Istimewa).

“Mudah-mudahan diproses secepatnya di Kemendagri terhitung hari ini setelah diterima. Kalau sudah dikirim ke Kemendagri kita tinggal menunggu SK dari Menteri Dalam Negeri untuk pengangkatan Pak Danny sebagai wali kota, dan Ibu Fatma sebagai wakil wali kota. Untuk selanjutnya diperintahkan kepada Bapak Gubernur untuk melantik pasangan ini,” kata Rudi ditemui usai penyerahan SK ke Pemprov Sulsel.Menurut Rudi, Gubernur Sulsel punya waktu 14 hari untuk meneruskan ke Kemendagri hasil sidang paripurna DPRD Makassar tersebut. Jika SK dari Kemendagri keluar, maka pelantikan Danny-Fatma bisa langsung dilakukan.

Menjawab desakan dari DPRD Makassar yang meminta agar Danny-Fatma segera dilantik, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menegaskan tidak punya kewenangan untuk mempercepat pelantikan. Dia mengaku akan mengikuti aturan yang berlaku.Menanggapi desakan dariDPRD Makassar, Gubernur SulselNurdinAbdullah menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk mempercepat ataupun memperlambat pelantikan Danny-Fatma. Simak selengkapnya di halaman selanjutnya>>>

“Jadi gini, kembalikan ke aturan, tidak ada kewenangan gubernur mempercepat (pelantikan Danny-Fatma). Kita diatur oleh undang-undang, tidak ada kewenangan gubernur untuk mempercepat ataupun memperlambat (pelantikan), kita kerja profesional,” kata Nurdin saat ditemui di kantornya, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (29/1/2021).

Namun, Nurdin tidak menyebut undang-undang atau aturan yang mengatur dirinya tidak bisa mempercepat pelantikan tersebut.

Lebih lanjut, Nurdin menegaskan, pejabat wali kota yang ditunjuk gubernur tidak ada bedanya yang dipilih langsung oleh warga melalui Pemilu.

“(Pj Walkot) yang dilantik itu pakai lambang Garuda loh, tidak ada bedanya dengan wali kota definitif. Cuma yang membedakan, satu dipilih rakyat, yang satu ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

“Saya berharap jangan membuat gaduh pemerintahan, jangan buat gaduh. Nanti setelah pelantikan baru lah lakukan konsolidasi untuk menyusun program prioritas yang harus dilakukan,” paparnya.Nurdin lalu menegaskan tidak ada urgensi untuk mempercepat pelantikan Danny-Fatma hanya karena alasan kursi walkot definitif telah lama kosong. Pihak yang mendesak pelantikan Danny-Fatma segera dilakukan diminta untuk tidak membuat gaduh.

“Karena kalau kita buat konflik, yang rugi rakyat, akhirnya semua tidak ada yang bekerja optimal. Kalau saya beri semangat kepada seluruh pejabat pemerintah kota dan jangan membuat statement-statement yang kira-kira bisa menurunkan imun (di masa pendemi),” pungkasnya.Mantan Bupati Bantaeng itu meminta pihak yang mendorong Danny-Fatma segera dilantik untuk menghargai Pj Walkot Makassar Rudy Djamaluddin yang saat ini masih menjabat.

Baca juga !